buku pengadaan begini tender yang benar

 

 

07 Apr
Kontrak LUMP SUMP Penyedia Jasa Konsultasi
Share

Pertanyaan saya terima melalui email tersebut di bawah ini :

Assalamu'alaykum Gus kun,
Mohon pencerahan terkait dg kontrak lumpsum :


1. Sbgmana tercantum dlm perpres 70 2012, bhw kontrak lumpsum adalah kontrak yg berdasar pada output base orientasi (pasal 51 ayat 1d).


2. Perhitungan biaya utk konsultan perencana salah satu komponennya adlh tenaga ahli
Sy msh confuse keterkaitannya dua hal tersebut setelah adanya kontrak kerjasama.
Mhn pencerahan secerah cerahnya, maturnuwun

Menjawab pertanyaan tersebut ada 2 (dua) hal mendasar yang harus dipahami Kontrak Jasa Konsultansi dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) sebagai berikut:

  • Kapan Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran?; dan
  • Berapa nilai pembayaran yang menjadi hak Penyedia Jasa Konsultansi?

Pembayaran.JasaKonsultasi

Kapan Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran?

Jenis Kontrak Jasa Konsultansi berdasarkan cara pembayaran yang dapat dipilih oleh PPK dan konsekwensinya bagi Penyedia adalah sebagai berikut:

JENIS KONTRAK YANG DIPILIH

KAPAN PEMBAYARAN DILAKUKAN

Kontrak Lump sump

Penyedia Jasa Konsultan menghasilkan keseluruhan output sesuai kontrak

Kontrak Harga Satuan

Penyedia Jasa Konsultan menghasilkan sebagian output yang dapat dilakukan pengukuran secara bersama-sama

Kontrak Prosentase

Penyedia Jasa Konsultan mencapai tahapan yang ditentukan dalam Kontrak

Dengan pemahaman tersebut, maka dapat dipahami dalam kerangka Konrak Lump Sump jika selama masa pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi tidak berhasil mewujudkan output yang ditentukan, maka Penyedia Jasa Konsultansi tidak berhak atas pembayaran meskipun sudah menugaskan Tenaga Ahli selama masa pelaksanaan pekerjaan.

Sebaliknya, jika Penyedia Jasa Konsultan berhasil mewujudkan output yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayan yang besarnya sesuai penjelasan mengenai komponen biaya Jasa Konsultansi.

Berapa Nilai Pembayaran yang Menjadi Hak Penyedia?

Jika Penyedia Jasa Konsultansi telah mencapai output yang ditentukan dalam Kontrak, maka untuk menentukan nilai pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultansi dikembalikan pada struktur biaya Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada Lampiran IV Bagian A.3.a.2).f) yang terdiri dari Komponen

  • Biaya Langsung Personil
  • Biaya Langsung Non Personil
  • PPN

Yang perlu dipahami oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah bahwa Kontrak dibuat berdasarkan harga penawaran yang diajukan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat oleh PPK. Jasa Konsultansi adalah jasa yang tidak tersedia secara bebas di pasaran sehingga PPK tidak dapat melakukan survey pasar atas jasa konsultansi. Asumsi-asumsi PPK dan konsekwensinya bagi Penyedia Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Asumsi perhitungan Biaya Langsung Personil

Biaya Langsung Personil merupakan perkalian antara biaya tenaga ahli dengan asumsi waktu maksimal yang dialokasikan oleh tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak. Sebagai konsekwensi dari hal tersebut, jika Tenaga Ahli tidak hadir atau hadir kurang dari waktu yang ditentukan, maka diasumsikan Tenaga Ahli tersebut sedang bekerja dan menerima penghasilan dari pekerjaan lain, oleh karena itu PPK tidak berhak membayar tenaga ahli yang sedang bekerja untuk pekerjaan lain di luar Kontrak PPK bersangkutan.

Sebagai bukti dasar bahwa Tenaga Ahli sedang bekerja untuk Kontrak bersangkutan, maka permintaan pembayaran kepada PPK harus dilampiri dengan Daftar Kehadiran Tenaga Ahli.

2. Asumsi perhitungan Biaya Langsung Non Personil

Asumsi perhitungan Biaya Langsung Non Personil merupakan perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan barang berdasarkan hasil survey harga pasar. Biaya Langsung Non Personil bersifat at cost yang mengandung konsekwensi:

a. Jika Penyedia Jasa Konsultansi membutuhkan jumlah kurang dari yang diasumsikan oleh PPK, maka PPK hanya wajib membayar sejumlah yang diperlukan. Dengan kata lain, PPK tidak perlu membayar sesuatu yang tidak digunakan dalam pekerjaan yang dimaksud dalam Kontrak;

b. Jika Penyedia Jasa Konsultansi mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil survey PPK, maka PPK hanya wajib membayar sejumlah yang dibelanjakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Dengan kata lain, Penyedia Jasa Konsultansi tidak berhak mendapat keuntungan dari penghematan Biaya Langsung Non Personil.

Sebagai bukti dasar atas kebenaran Biaya Langsung Non Personil, maka permintaan pembayaran kepada PPK harus dilampiri dengan bukti pengeluaran riil atas Biaya Langsung Non Personil.

 

View in PDF

Berlangganan Email


Website Designed and Maintained by MdHugoL.Com

--- All In One IT Solution For Your Business ---