Ketentuan dalam Keppres 80/2003 pada dasarnya mengatur tata cara pengadaan pemerintah. Secara sederhana, apabila dikembalikan dalam transaksi jual beli, maka Pemerintah adalah pembeli barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa sebagai penjual. Pemerintah, sebagai pembeli, diwakili oleh para aparatnya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai bagian dari pengendalian internal dari kegiatan pemerintahan, tidak ada satu pihak pun dari unsur aparat pemerintah yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian, bukan berarti penyedia barang/jasa harus berinteraksi dengan banyak 'meja' dalam rangkaian pengadaan, karena pedoman pengadaan barang/jasa telah disusun dengan mempertimbangkan faktor efisiensi bagi masyarakat secara umum. Penyedia barang/jasa hanya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kontrak, dan pembayaran akan dilaksanakan langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang/jasa.

Layaknya sebuah kitab, pembuka kitab memberi wawasan, pengertian dan arah yang akan dituju dengan mempelajari kitab tersebut. Demikian pula dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya dalam tulisan ini dan tulisan selanjutnya ditulis Keppres 80/2003), memberikan pengertian yang menjadi batasan dalam memahami maksud pasal-pasal berikutnya. Pengertian ini penting agar tidak terjadi salah interprestasi, beda pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu topik, kasus atau permasalahan. Pengertian-pengertian tersebut diuraian secara jelas dalam pasal 1, dan bahasan dalam tulisan ini akan mengacu pada perubahan terakhir atas Keppres 80/2003.

Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) telah direspon dengan baik oleh Pemerintah dengan melakukan perbaikan di segala bidang, salah satunya adalah dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 telah berberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah beserta seluruh jajarannya agar pemahaman terhadap ketentuan tersebut semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.